Penataan pedagang kaki lima (PKL) yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya akan melibatkan pihak swasta.

Ini menjadi nilai positif sendiri karena penataan bisa langsunh dilakukan dengan cepat dan tanpa APBD

"Ini menjadi nilai positif sendiri karena penataan bisa langsung dilakukan dengan cepat dan tanpa APBD," ujar Irwandi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Kamis (20/10).

Sejauh ini, kata Irwandi, sudah ada tiga perusahaan swasta yang siap membantu penataan PKL di Ibukota. Ketiganya bahkan sudah menawarkan konsep penataan.

"Rencananya akan dibantu di masing-masing kota ada lima lokasi binaan. Kita maunya seperti di Melawai, rapi dan tertata," katanya.

Penataan nantinya terlebih dahulu berkonsultasi dengan masing-masing wali kota dan camat agar penataan yang dilakukan lebih sesuai. Karena menurutnya, bantuan penataan dari program CSR merupakan bentuk partisipasi mereka kepada masyarakat.